Privatisasi perusahaan ada sejak jaman Presiden Soeharto dimana sistem perekonomian yang terjadi sangat kacau balau, yang biasa kita sebut dengan masa krisis moneter. Pemerintah tidak dapat menjalankan BUMN dengan baik, sehingga Presiden Soeharto menerapkan kebijakan privatisasi terhadap perusahaan BUMN. Sejak saat itulah privatisasi perusahaan terus dilakukan akan tetapi dengan tujuan yang berbeda. Sesuai dengan rekomendasi yang diberikan Bank Dunia kepada pemerintah Indonesia menyatakan, tujuan privatisasi adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan efisiensi dan investasi di bawah pengelolan manajemen swasta;
- Meningkatkan pendapatan BUMN yang diprivatisasi sebagai perubahan peran pemerintah dari pemilik badan usaha menjadi regulator;
- Mendorong sektor swasta untuk lebih berkembang dan meluaskan usahanya pada pelayanan publik; dan
- Untuk mempromosikan pengembangan pasar modal nasional
Dengan adanya tujuan tersebut diharapkan para eksekutif dapat memaksimalkan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah ini. Seorang eksekutif yang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan perusahaan perseroan (BUMN) yang dimiliki oleh pemerintah harus pintar dalam menetapkan strategi yang akan diterapkan, apabila terjadi kesalahan akan berdampak sangat besar. Maka eksekutif tersebut harus menganalisis apa saja yang akan dilakukan dalam menjalankan perusahaan yang baru saja dibelinya.
Hal yang paling rentan dalam privatisasi perusahaan adalah bagaimana karyawan dari perusahaan tersebut tidak merasakan kekecewaan dalam pergantian kepemilikan ini. Gaji yang diberikan harus sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Akan tetapi tidak perlu penyetaraan dengan para pegawai negeri. Hanya saja perusahaan tersebut harus mematuhi peraturan yang berlaku yaitu dengan menerapkan upah minimum regional (UMR). Selain itu insentif juga harus tetap diberikan, intensif itu sendiri adalah gaji tambahan yang diberikan kepada karyawan yang berprestasi. Untuk insentif perusahaan harus tetap memberikan sebagai bentuk penanaman loyalitas karyawan terhadap suatu perusahaan. Dengan begitu karyawan akan terus berusaha meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas yang telah diberikan. Kesulitan dalam penetapan gaji memang dirasa paling sulit apabila terjadi pelimpahan kekuasaan. Perusahaan harus tetap adil dalam penetapan gaji karyawan agar karyawan merasa nyaman dan betah dalam perusahaan tersebut.
Selain dalam hal financial, seorang eksekutif dalam memimpin perusahaan harus mempertimbangkan tingkat loyalitas yang diberikan seorang karyawan terhadap suatu perusahaan. Apabila perusahaan ingin lebih merekatkan kekerabatan yang ada disuatu perusahaan yaitu dengan mengadakan seminar, family gathering ataupun membuka diri terhadap keluhan karyawan terhadap keseluruhan kinerja perusahaan. Karena kebanyakan perusahaan itu menutup diri atas keluhan yang diberikan oleh karyawan sehingga karyawan tidak merasa nyaman dalam menjalankan tugasnya.
Sedangkan diluar itu, eksekutif tersebut harus memikirkan strategi jangka kedepan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh. Karena perusahaan tersebut dijual pasti ada penyakit yang sekiranya rumit untuk diselesaikan. Eksekutif perusahaan harus sesegera mungkin mengevaluasi kinerja perusahaan sebelum dia membeli perusahaan tersebut. Apakah dia harus mengedarkan saham kembali ataukan mempertahankan lebih dahulu sistem keuangan yang ada dalam perusahaan tersebut. Selain itu eksekutif perusahaan harus memperhatikan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan seperti suplier, pelanggan, dll. Dan yang terakhir adalah mengurangi keterlibatan sistem birokrasi yang ada terhadap perusahaan meskipun notabene perusahaan tersebut adalah perusahaan BUMN. Apabila tidak, maka kemungkinan besar akan terjadi pemanfaatan dari oknum-oknum yang tidak bersangkutan.
Dengan menetapkan strategi yang ada dalam privatisasi perusahaan maka diharapkan perusahaan tersebut dapat mencapai kesuksesan dalam mencapai tujuan perusahaan. Membangkitkan dan mengembangkan perusahaan secara efektif dan efisien.
